Musrenbang 2023 Pemprov Jabar, Kemendagri Apresiasi Berbagai Capaian.

BANDUNG, KABARRILIS.COM | Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Hal itu disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri secara virtual Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang digelar Pemprov Jabar. Musrenbang bertajuk “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” tersebut berlangsung secara hybrid dari Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (21/3/2023).

Teguh mengajak para peserta agar menajamkan dan memberi masukan yang sesuai, sehingga Musrenbang menghasilkan RKPD yang betul-betul bagus untuk Jabar. "Ini forum yang sangat strategis, mari kita buat Musrenbang ini bukan sekadar business as usual," kata Teguh.

Dalam kesempatan itu, Teguh memuji pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar yang menempati posisi tertinggi di Pulau Jawa pada 2022 sebesar 5,45 persen. Jabar juga menjadi provinsi yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit (7,98 persen). Walaupun nilai pembaginya sangat besar yakni 48 juta jiwa. "Ini satu-satunya provinsi yang mampu menurunkan angka kemiskinan sampai satu digit," ujarnya.

Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar mencapai 73,12 persen yang lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 72,91 persen. Teguh memberikan sembilan catatan positif yang perlu diapresiasi dari Provinsi Jabar. Hal itu di antaranya Jabar berhasil mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, dan Kertajati).

Realisasi investasi di Jabar pada 2021 merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai angka Rp136 triliun, dan pada tahun 2022 tetap menjadi yang tertinggi nasional dengan nilai investasi sebesar Rp174,58 triliun. "Jabar menjadi provinsi terbaik dalam rangka penghargaan pembangunan daerah tahun 2022, menyandang predikat sebagai provinsi terinovatif sejak tahun 2018-2022 dalam ajang Innovative Government Award (IGA), predikat WTP selama 11 tahun (2010-2021) atas laporan keuangan pemda," bebernya. 

Sisi positif lainnya, Jabar berhasil menyandang predikat A untuk SAKIP sejak tahun 2017-2021. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jabar juga menjadi penyedia layanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum terbaik di tingkat provinsi. Jabar juga mendapatkan Anugerah Meritokrasi tertinggi atas penerapan sistem merit bagi ASN dengan kategori “Sangat Baik”.

Namun, Teguh buru-buru mengingatkan Pemprov Jabar agar tidak terlena, lantaran masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi. Misalnya, terkait tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi dibandingkan nasional.

"Musrenbang juga diharapkan memperhatikan arahan Pak Presiden Jokowi terkait pembangunan di Jabar sebagai bagian integral pembangunan nasional, misalnya pengendalian inflasi, pemantauan harga pasar. Bahkan seperti air minum pun juga harus dipantau tarifnya," ujarnya.

Arahan Presiden lainnya, lanjut Teguh, yakni tentang penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 yang ditargetkan nol persen. Sementara terkait pencegahan stunting, Jabar juga berhasil menurunkan angka stunting menjadi 20,2 persen dari target nasional 21,6 persen. 

Lebih lanjut Teguh meminta agar proses pengurusan izin investasi jangan sampai memakan waktu lama. "Sebab, Presiden Jokowi pun meminta kita cepat membereskan," tegasnya.

Terkait realisasi belanja dalam APBD, Teguh menekankan agar Pemda Jabar memprioritaskan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa. Kepada para bupati dan wali kota se-Jabar yang hadir, Teguh mengingatkan pula agar ada inovasi di daerah kabupaten/kota yang memiliki diferensiasi, seperti thematic city. 

Terakhir, Teguh atas nama Mendagri berpesan agar segenap pimpinan daerah di Jabar menjaga stabilitas politik dan keamanan terutama mendekati tahun politik atau Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. "Terkait kebebasan beragama jangan sampai menyalahi konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Ini harus kita lihat secara utuh dalam rencana pembangunan nasional," terang Teguh.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menyampaikan, Pemprov Jabar mesti mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke ekosistem digital. Sebab, UMKM merupakan salah satu mesin perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51 persen produk domestik bruto (PDB) dan mampu menyerap hampir 96,92 persen dari total tenaga kerja nasional.

Menko Airlangga menyebutkan, per Desember 2022, sebanyak 20,76 juta UMKM sudah onboarding digital. Pada 2023, pemerintah menargetkan tambahan 4 juta UMKM onboarding digital. "Dan di tahun 2024 targetnya sebanyak 30 juta UMKM dapat onboard digital," kata Menko Airlangga.

Di lain pihak, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan, selama dirinya menjabat banyak capaian yang terus dipertahankan, sekaligus upaya perbaikan terhadap berbagai kekurangan. "Ada persepsi kita melewati lima tahun dengan normal, padahal kita melewatinya dengan situasi yang tidak normal. Anggaran yang tadinya siap buat membangun gedung tergeser untuk penanganan Covid-19 dalam bentuk bansos, sembako, dan lainnya," kata Ridwan Kamil.

Walaupun ada ancaman disrupsi Covid-19, Kang Emil, panggilan akrabnya, mengaku tetap bekerja sebaik mungkin. "Sabtu-Minggu rasa Senin, agenda saya sehari lima hingga delapan dikali setahun 1.500 kegiatan untuk mencari solusi permasalahan Jabar," katanya.

Emil menyebutkan, ada 482 penghargaan diterima Pemprov Jabar dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri. "Tapi selalu saya sampaikan bekerja jangan mencari penghargaan kita kerja keras karena amanah dan kewajiban. Kita bekerja mencari solusi itu adalah kemuliaan. Bahwa ada yang mengapresiasi anggap saja itu bonus kehidupan," tandasnya. 

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri Sekda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar, bupati dan wali kota se-Provinsi Jabar, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pejabat eselon setempat.

(Adhi Wijaya)