Ditreskrimsus Polda Banten Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023.

Laporan : Majuli || 

Kabarrilis.com, Serang – Ditreskrimsus Polda Banten yang diwakili Ps. Panit I Subdit I IPDA Agam Dharmawan mengikuti Video Conference (Vicon) dalam rangka rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purn. Tito Karnavian di Pendopo Gubernur Banten pada Senin (22/05). 

Kegiatan ini diikuti Plh Sekda Banten Virgojanti, Kasiter Korem 064/MY Kolonel Inf Saut Batara dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Banten Imaduddin Sahabat serta dihadiri Forkopimda. 

Ps. Panit I Subdit I Ditreskrimsus Polda Banten IPDA Agam Dharmawan mengatakan vicon ini dilaksanakan untuk mengantisipasi dan pengendalian inflasi yang terjadi di daerah. “Kegiatan vicon ini rutin dilaksanakan untuk mendapatkan arahan terkait antisipasi dan pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2023,” ucap Agam. 

Agam juga mengungkapkan dalam arahannya Mendagri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar dapat mengantisipasi terjadinya inflasi. “Mendagri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar dapat mengaplikasikan kebijakan untuk bisa mengantisipasi dan mengendalikan inflasi di daerahnya,” ungkap Agam. 

Selanjutnya, Tito dalam arahannya mengungkapkan potensi perkembangan harga yang dipengaruhi beberapa aspek. “Potensi inflasi terus bertambah karena tren naiknya kenaikan konsumsi pada momen menjelang bulan puasa,” ujar Agam. 

Maka dari itu, Tito meminta seluruh pemerintah daerah dan staleholder terkait dapat bersinergi bersama menghadapi inflasi. “Kepada seluruh kepala daerah dan stakeholder terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam menghadapi dan mengantisipasi inflasi di wilayah masing-masing,” tambah Agam. 

Kemudian Tito juga mengungkapkan Kemendagri akan terus memantau situasi inflasi di daerah-daerah. “Kemendagri akan terus memantau situasi inflasi di daerah-daerah agar dapat membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ucapnya. (Bidhumas)