Tuntutan Pelayanan Publik Terus Meningkat, Kepala BSKDN: Pemkot Pekanbaru Harus Semakin Inovatif

Kabarrilis.com   |   Pekanbaru  - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru Provinsi Riau untuk terus berinovasi. Hal itu sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

"Dinamika di daerah berubahnya sangat cepat dan ini harus kita antisipasi dengan cara-cara yang lebih inovatif. Kalau kita tidak melakukan dengan cara yang inovatif kita bisa saja tertinggal dari daerah lain," ungkap Yusharto saat memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Pekanbaru di Pekanbaru, Riau, Kamis (11/7/2024).

Dia melanjutkan, salah satu hal penting yang menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan publik adalah kompetensi pemberi pelayanan. Dengan kompetensi yang mumpuni, para pegawai dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "Kita (para pemberi layanan) harus lebih pintar, karena masyarakat yang kita layanani juga sekarang sudah melek teknologi," jelasnya.

Menurutnya, kompetensi pemberi pelayanan sangat krusial terlebih pada saat daerah menghadapi situasi genting yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Jika pemerintah tidak bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk melibatkan masyarakat dalam berinovasi, sulit untuk keluar dari situasi genting tersebut. "Inovasi pada dasarnya itu merupakan panenan kita terhadap investasi kita kepada sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah," tambahnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto mengimbau Pemkot Pekanbaru untuk meningkatkan pelaporan inovasi daerah pada tahun 2024 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), sesuai dengan ketentuan terbaru. Dia mengungkapkan, terkait inovasi tematik tahun 2024, pihaknya sepakat mengangkat dari isu-isu yang berkembang saat ini meliputi digitalisasi layanan pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, dan sejumlah prioritas aktual lainnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, selain inovasi tematik, dirinya juga meminta Pemkot Pekanbaru melaporkan inovasi terkait urusan wajib pelayanan dasar. "Syarat minimal, setiap daerah harus melaporkan setidak-tidaknya dua urusan wajib pelayanan dasar. Bapak/Ibu bisa memilih kesehatan, trantibumlinmas, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, sosial, pekerjaan umum dan penataaan ruang atau pendidikan," pungkasnya.

Editor   :  Redaksi