KANNI Kritisi Kegiatan Bimtek Kades, Sekdes & BPD Se - Kabupaten Bogor

Ipay, Kabarrilis. com - Kabupaten Bogor || Kegiatan Bimbingan Teknis (Bim-Tek) dengan melibatkan para Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se - Kabupaten Bogor kembali terjadi pada tahun 2024.

Bimtek Kades, Sekdes serta BPD digelar oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (Lempana) dan Pusat Pendidikan Pelatihan Sriwijaya (P3Sriwijaya).

Menyikapi hal tersebut Ketua Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Haidy Arsyad di dalam keterangannya mengatakan kegiatan Bimtek hanya kedok. 

"Lagi-lagi, kegiatan berkedok Bimtek dengan melibatkan seluruh kepala desa se - Kabupaten Bogor, sekarang terjadi kembali. kegiatan serupa (bimtek) yang sempat viral karena pemberitaan di media massa.

Pada akhir tahun 2023 pelaksanaannya di 13 Januari 2024 itu penyelenggara tak ada kapok-kapoknya dengan menghelatnya kembali," ujar Haidy Arsyad kepada kabarrilis.com, Jum'at 02 Agustus 2024.

Menurut Haidy, kali ini penyelenggara di kegiatan bimtek melalui Lempana dan P3Sriwijaya mematok biaya per tingkat pemerintahan desa sebesar Rp 29 juta.

"Dengan rincian nya Kades Rp 15 juta, yang rencananya akan dilaksanakan di awal bulan September 2024 bertempat di pulau Dewata Bali selama empat (4) hari.

Sementara untuk Sekdes Rp 7 juta serta BPD Rp 7 juta biayanya, untuk tempat kegiatannya di Kota Bandung selama 3 hari. Pelatihannya di dalam kelas dan lapangan, lagi lagi program bancakan di tahun 2024 dengan kamuflase Bimtek," ungkap Haidy Arsyad

Dari adanya kegiatan dengan nominal yang fantastis tersebut mengundang tanya Haidy Arsyad, dampak dan esensi apa yang di dapat para peserta Bimtek serta manfaatnya bagi masyarakat. 

"Bagi KANNI Kabupaten Bogor, dengan adanya bimtek itu tidak akan mengubah mindset dan ilmu pengetahuan para pesertanya, namun hanya untuk kepentingan formalitas dan buat kepentingan kantong tertentu.

Bahkan merugikan desa yang seharusnya dampak atau output tersebut bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih baik dan lebih maju bagi masyarakat,” tegas Haidy.

Haidy juga menilai, jika hasil bimtek tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan Desa, dikarenakan dari tahun ke tahun begitu-gitu saja.

Seharusnya, masih kata Haidy, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Kabupaten Bogor.

“Kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah,” ungkapnya.

Hasil pengalaman para Kepala Desa, lanjut dia, yang telah ikut bimtek pada awal Januari 2024 lalu di Bandung, Jawa Barat, banyak yang mengaku kepada pihaknya bahwa tidak ada ilmu dari bimtek yang dapat diterapkan di kampung-kampung tempat kades itu memimpin.

Buktinya, kata dia, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius hingga sampai saat ini.

“Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat atau DPMD setempat, tapi belum menjadi solusi,” pungkasnya.

Sementara, bila merujuk dengan jumlah pemerintahan tingkat desa (Pemdes) berjumlah 416 dengan dikalikan Rp 29 juta per desa ditaksir mencapai Rp 12,64 milyar.

Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 417 Kepala Desa (Kades), di Kabupaten Bogor, diduga akan di kumpulkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor di Ibis Hotel TSM Bandung, pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang.

Diduga, agenda pengumpulan para kades dan lurah tersebut terkait dengan agenda jaga desa.

Menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, para Kades ditarik iuran sebesar Rp 10 juta setiap pemimpin tingkat desa demi suksesnya agenda tersebut.