Kritik Keras PC SEMMI Terhadap Bimtek Kades di Bali, Tidak Efektif & Kurang Memperhatikan Kearifan Lokal !
Aktivis PC - SEMMI Kabupaten Bogor menilai, kegiatan yang akan / sedang di lakukan oleh para Kades, tersebut tidak mencerminkan identitas budaya masyarakat Sunda.
Seperti disampaikan Yudhistira Ferrari, Ketua Bidang Sosial dan Politik SEMMI, atas keprihatinannya terhadap langkah yang dianggap tidak efektif dan kurang memperhatikan potensi lokal di Jawa Barat.
"Saya sangat prihatin dengan terselenggaranya bimbingan teknis yang jauh - jauh ke Bali, Budaya Jawa Barat atau masyarakat Sunda sangat berbeda dengan Bali.
Jika hanya ingin belajar menyambut wisatawan, kita memiliki banyak hotel berbintang di Jawa Barat untuk dijadikan referensi,”ungkapnya.
Dengan tegas Yudhistira menyatakan, sudah seharusnya pengembangan desa wisata lebih menekankan pada budaya dan adat Sunda sebagai identitas utama nya.
"Yang harus dikembangkan adalah wisata yang menyatu dengan budaya adat Sunda, desa seperti Ciptagelar bisa menjadi contoh desa wisata berbasis budaya yang unik dan menarik, ini yang perlu dijadikan ikon wisata Jawa Barat," ujarnya.
Pernyataan dalam keterkaitan kegiatan bimtek Abdul Azis Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor, alasannya kunjungan mereka ke Bali bukan hanya sekadar plesiran, melainkan bagian dari pembelajaran.
'Kita bisa belajar banyak dari Bali, khususnya dalam hal menyambut wisatawan, berbicara, bersikap, dan berkreasi yang menarik minat orang luar datang, bahkan kembali datang. Ini bukan hanya jalan-jalan, tapi juga untuk belajar, itu kata Abdul Aziz.
Namun, pernyataan ini justru menuai kritikan dari mahasiswa. Mereka menilai bahwa potensi lokal Jawa Barat sudah lebih dari cukup untuk menjadi tempat pembelajaran.
“Jika alasannya adalah belajar bagaimana menyambut wisatawan, itu bisa dilakukan di hotel berbintang di Jawa Barat. Tidak ada perbedaan signifikan selain budayanya,” tambah Yudhistira.
Selain mengkritik menurut Yudhistira, mahasiswa juga memberikan saran yang konstruktif untuk pengembangan wisata di Desa.
"Evaluasi harus dilakukan mulai dari penataan destinasi wisata, akses jalan, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi harga, hingga pemberantasan pungutan liar yang kerap dikeluhkan wisatawan," ungkapnya.
Yudistira pun menekankan, Kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas. Hal-hal seperti akses jalan dan pemberantasan pungutan liar sangat penting untuk memberikan kesan baik bagi wisatawan.
"Kritik dan saran ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan APDESI untuk lebih memperhatikan kearifan lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk belajar ke luar daerah," pungkasnya.
Posting Komentar